KabaPesisir.id - Jakarta.
Di bawah langit ibu kota yang sarat ketegangan, gelombang besar massa yang digerakkan oleh aliansi mahasiswa lintas kampus dan elemen masyarakat sipil tumpah ruah di kawasan pusat Jakarta. Dimulai dari lingkaran ikonik Bundaran Hotel Indonesia hingga membentang ke poros strategis Medan Merdeka Selatan, aksi demonstrasi yang berlangsung pada 28 hingga 29 Oktober 2026 ini bukan sekadar unjuk kekuatan di jalanan, melainkan sebuah manifestasi ketidakpuasan kolektif terhadap arah kebijakan nasional yang dinilai kian jauh dari rasa keadilan sosial.
Gelombang protes berskala masif ini pecah akibat akumulasi kegelisahan publik yang tak kunjung mendapat respons memadai dari pemegang kekuasaan. Para demonstran membawa serta deretan isu fundamental yang selama ini membayangi kehidupan rakyat. Mulai dari bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus merenggut hak dasar warga atas udara bersih dan kesehatan, pertanyaan kritis atas transparansi serta efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)—khususnya dalam alokasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih—hingga persoalan mahalnya biaya pendidikan tinggi, terbatasnya lapangan kerja, dan melemahnya ruang kebebasan sipil serta pemberantasan korupsi.
Bagi para peserta aksi, kehadiran mereka di jalanan didasari oleh kesadaran moral bahwa demokrasi tidak boleh direduksi sekadar menjadi ritual pemilu lima tahunan. Demokrasi yang sejati, tegas mereka, menuntut transparansi informasi, tegaknya supremasi hukum, dan keterlibatan aktif rakyat dalam mengawasi setiap kebijakan publik.
Di tengah barisan massa yang tertib dan berbasis data tersebut, terdengar suara tegas dari **Fahmi**, seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai, yang turut hadir mengawal aspirasi daerah di pusat ibu kota. Dengan perspektif tata kelola publik (*public governance*), Fahmi menyampaikan kegelisahan yang mewakili jutaan rakyat di berbagai daerah.
*"Sebagai mahasiswa STIA LK Dumai, apa yang kami saksikan dan suarakan hari ini bukanlah luapan emosi sesaat, melainkan panggilan moral atas krisis nyata yang dirasakan rakyat kita,"* ungkap Fahmi dengan penuh penekanan.
Ia menyoroti bagaimana asap karhutla yang terus berulang mengancam ruang hidup warga, sementara triliunan rupiah APBN pada program-program baru dipertanyakan tata kelola dan transparansinya. *"Ketika akses pendidikan makin mahal, lapangan kerja kian sempit, dan pengawasan anggaran melemah, di situlah fungsi kontrol sosial mahasiswa harus hadir. Pemerintah tidak boleh mengabaikan jeritan ini dengan pendekatan represif. Demokrasi menuntut ruang dialog yang terbuka, akuntabel, dan berbasis fakta,"* lanjutnya.
Aksi yang berlangsung selama dua hari itu ditutup dengan penyerahan kajian ilmiah serta dokumen kebijakan (*policy brief*) kepada perwakilan pemerintah. Melalui metode advokasi berbasis riset dan dialog terbuka, aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil menegaskan komitmen mereka: tidak akan pernah surut untuk terus mengawal kebijakan negara, memastikan anggaran tepat sasaran, dan menjaga agar Indonesia tetap berada di jalur keadilan, transparansi, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.
Redaksi: Aan











